Puluhan Nakes Non-ASN Kabupaten Ngawi Mengadu ke DPRD Terkait Peluang Menjadi PPPK - Jurnal Faktual News

Puluhan Nakes Non-ASN Kabupaten Ngawi Mengadu ke DPRD Terkait Peluang Menjadi PPPK

Share This

 





Ngawi, Jawa Timur – Puluhan pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tenaga kesehatan (nakes) non-ASN Kabupaten Ngawi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Ngawi pada Senin, 13 Januari 2025, untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kesempatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para perwakilan dari lebih 600 nakes yang ada di Ngawi merasa kecewa karena belum dapat tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang memungkinkan mereka untuk mengikuti seleksi PPPK yang dijadwalkan pada 15 Januari 2025 mendatang.


Diikutip dari media suaraindonesia.co.id tertanggal 13 januari 2025 Ketua Forum Komunikasi Honorer dan Non-ASN (FKHN) Kabupaten Ngawi, Pradipta, menjelaskan bahwa meskipun mereka telah melakukan pertemuan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ngawi, permintaan mereka untuk dimasukkan dalam database BKN belum mendapat perhatian. "Kami hanya ingin nama kami tercantum di database BKN, dengan harapan bisa ikut seleksi PPPK gelombang kedua. Namun, BKPSDM tidak bisa memahami apa yang kami inginkan," kata Pradipta dalam audensi dengan Komisi II DPRD Ngawi.


Menurut Pradipta, hal serupa telah dilakukan oleh daerah kabupaten dan kota lain yang memungkinkan tenaga kesehatan non-ASN untuk masuk dalam database BKN. Ia pun menyuarakan kekecewaan atas ketidakjelasan tersebut. "Kenapa Kabupaten Ngawi tidak bisa? Kami sudah bertahun-tahun bekerja untuk melayani kesehatan masyarakat. Tolong pahami perjuangan kami," ujarnya dengan suara terbata-bata, sambil menahan air mata.


Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko (King), menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung dan mengawal proses konsultasi yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan non-ASN dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). "Kami tidak dalam posisi untuk mengambil kebijakan, tetapi kami akan dukung dan kawal hasil konsultasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini," kata Yuwono.


Para tenaga kesehatan non-ASN berharap pemerintah Kabupaten Ngawi dapat segera memberikan solusi dan kesempatan yang adil bagi mereka untuk mengikuti seleksi PPPK, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam sektor kesehatan.(Yn)

Tidak ada komentar:

Pages