JURNALFAKTUALNEWS.COM | NGAWI - Kemiskinan di Kabupaten Ngawi masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur, hal itu dikatakan Indah Kusuma Wardani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Ngawi, sehingga perlunya daerah setempat merencanakan penanggulangan kemiskinan daerah pada 2022 mendatang.
Ia menunjukan masih banyaknya persentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masih tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah 70, kemudian tingkat pendapatan per kapita yang rendah, bukan terbatas pada kemampuan ekonomi.
"Tidak terpenuhinya atas hak-hak dasar meliputi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta rasa aman dari berbagai ancaman kekerasan khususnya bagi perempuan dan anak," terang Danik.
Lebih lanjut Danik, sapaan Kepala Bappelitbang juga mengatakan, menurut data penduduk miskin ditunjukkan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdiri atas, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial rumah tangga penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial yang memusat data 40% penduduk memiliki kesejahteraan paling rendah.
Sedangkan pengelompokan Desil rumah tangga dalam DTKS antara lain, Desil 1 yaitu, rumah yang masuk dalam kelompok 1- 10%, merupakan kelompok terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional. Selanjutnya, Desil 2 yakni, rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20 % dihitung secara nasional, dan Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30 % dihitung secara nasional.
Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31-40 % dihitung secara nasional DTKS adalah berbasis Rumah Yangga namun, pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan.
"Bantuan sosial dan pemberdayaan berbasis keluarga antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan. Sedangkan yang berbasis perorangan yaitu, Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan Nasioan (PBI-JKN). Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar serta bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia," terang Indah Kusuma Wardhani.
Sebagai tindaklanjut dari RPKD yaitu, indikator IPM yang terendah pada tingkat pendidikan yang masih rendah ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 7 tahun, artinya masih kelas 1 SMP. Setelah dilakukan lintas data dengan jumlah anak dari RTM yang belum menikmati pendidikan ternyata sesuai, sehingga perlu dilakukan peningkatan upaya partisipasi anak untuk perbaikan.
"Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas pendidikan sebagai ujung tombak harus lebih banyak memberikan perhatian, khususnya pada pendidikan dasar 9 tahun," jelas Danik.
Kemudian program Sanitasi merupakan prioritas kedua yang harus mendapat perhatian dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ngawi, tingginya masyarakat masih belum memiliki jamban sendiri akan menjadi media dalam penularan berbagai penyakit, dikahawatirkan akan menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat.
Untuk itu diharapakan, Dinas OPD terkait harus mencanangkan program jambanisasi yang berhubungan dengan berbagai pihak terkait, baik dari masyarakat, kalangan bisnis maupun dengan program pemerintah guna mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Ngawi dapat dilakukan intervensi program social bagi Rumah Tangga Miskin non produktif, lansia, janda dan anak yatim serta dluafa.
"Artinya pemerintah daerah melalui program bantuan sosial peningkatan ekonomi produktif terpadu yang melibatkan semua Rumah Tangga Miskin produktif, sehingga mereka akan mampu mengentaskan kemiskinan sendiri di masa depan, dan program ini akan menekan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ngawi,' pungkas Danik.(Hn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar